MADILOG.CO, JAKARTA – Usulan penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah mencuat dari Komisi IX DPR. Langkah itu dinilai perlu dilakukan agar pemerintah memiliki waktu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menilai momentum libur sekolah bisa dimanfaatkan untuk membenahi tata kelola program, termasuk mengevaluasi efektivitas penyaluran bantuan gizi kepada para siswa. Menurutnya, evaluasi diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki.
Selain mengusulkan penghentian sementara, DPR juga mendorong dilakukannya audit terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemeriksaan tersebut mencakup aspek keamanan pangan, kualitas makanan, penggunaan anggaran, hingga tata kelola pengadaan.
Usulan itu muncul setelah adanya sorotan terkait pembengkakan jumlah titik layanan SPPG yang disebut berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran. DPR mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan dan dampaknya terhadap perbaikan gizi anak.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa Program MBG tetap menjadi program prioritas nasional. Evaluasi dan penataan pelaksanaan disebut terus dilakukan guna memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan awal peningkatan gizi masyarakat.
Narasi ini sudah menggunakan pola penulisan media online nasional: lead langsung, paragraf pendek, bahasa lugas, dan aman dari kesan copy-paste artikel sumber.
